Krisis Keterjangkauan Perumahan Global Tekan Kebutuhan Pokok

PropertiTerkini.com, (ATLANTA) — Krisis keterjangkauan perumahan global kini berada pada titik krusial dan menekan ketahanan ekonomi rumah tangga secara ekstrem. Lonjakan biaya hunian, baik tarif sewa maupun cicilan KPR, memicu dampak domino yang memaksa mayoritas masyarakat mengorbankan kebutuhan esensial demi mempertahankan tempat tinggal mereka. Laporan riset global terbaru bertajuk Home at What Cost? yang dirilis oleh Habitat for Humanity International mengungkapkan bahwa 75 persen atau tiga dari empat orang di dunia terpaksa mengurangi minimal satu jenis pengeluaran pokok dalam setahun terakhir. BACA JUGA: Harga Properti Singapura Naik 1,4%, tetapi HDB Justru Turun: Pasar Hunian Mulai Terbelah Studi skala besar yang melibatkan 30.758 responden di 22 negara—termasuk Indonesia—menegaskan bahwa masalah perumahan bukan lagi sekadar angka inflasi properti, melainkan krisis kesejahteraan multidimensi. Tekanan finansial paling berat menghantam kelompok masyarakat rentan. Sebanyak 89 persen penghuni hunian informal dan 85 persen masyarakat berpenghasilan rendah harus melakukan pemangkasan anggaran harian. Generasi muda tak luput dari dampak krisis ini, di mana 81 persen Gen Z dan Milenial terpaksa merestrukturisasi prioritas keuangan mereka demi membayar sewa atau tagihan rumah. ================================================================================ INFORMASI GRAFIS: PENGORBANAN UTAMA DEMI BIAYA TEMPAT TINGGAL -------------------------------------------------------------------------------- • 33% Responden : Mengurangi porsi atau anggaran belanja makanan. • 32% Responden : Menguras tabungan dan dana darurat keluarga. • 13% Responden : Menunda perawatan medis dan pemeriksaan kesehatan. • 40% Responden : Terpaksa menerima risiko keamanan lingkungan tempat tinggal. ================================================================================ Dilema Masa Depan: Rencana Berkeluarga yang Tertunda Dampak krisis perumahan ini merembet ke ranah demografi dan sosial jangka panjang. Sebanyak 56 persen responden secara global mengonfirmasi bahwa tingginya biaya hunian membuat mereka ragu atau menunda keputusan untuk memulai sebuah keluarga. Di kalangan Gen Z dan Milenial, angka kecemasan ini melonjak hingga 62 persen. BACA JUGA: Harga Rumah Jepang Naik, tetapi Jutaan Rumah Kosong: Mengapa Pasarnya Bisa Kontradiktif? Bagi keluarga yang telah memiliki anak, kecemasan finansial ini tetap memburu. Sebanyak 58 persen orang tua khawatir beban biaya perumahan yang memekar akan membatasi peluang tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak mereka. Di sisi lain, optimisme untuk memiliki rumah sendiri di negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Kanada (56%) dan Amerika Serikat (42%) kian memudar. Kondisi fisik dan stabilitas hunian juga terbukti berkorelasi langsung dengan kesehatan jiwa. Laporan tersebut mencatat bahwa 35 persen masyarakat menjadikan masalah perumahan sebagai sumber stres utama dalam hidup. Sebaliknya, 89 persen responden menegaskan bahwa tinggal di hunian yang aman, layak, dan terjangkau merupakan fondasi utama menjaga kesehatan mental. CEO Habitat for Humanity International, Jonathan Reckford, menegaskan bahwa kepemilikan rumah seharusnya memberikan rasa aman dan menjadi landasan kemajuan ekonomi, bukan justru mengikis kualitas hidup penghuninya. "Memiliki rumah seharusnya tidak membuat seseorang harus mengorbankan kesehatan atau masa depannya. Rumah semestinya menjadi landasan untuk hidup sehat, membuka peluang, dan mencapai keamanan finansial. Namun, lebih dari separuh masyarakat menilai sistem perumahan di negara mereka bermasalah atau tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka," tegas Jonathan Reckford dalam pernyataan resminya. BACA JUGA: DAFTAR PEREMPUAN PALING BERPENGARUH DI ASIA 2026 VERSI FORTUNE: 3 TOKOH TERKAIT BISNIS PROPERTI Reckford menambahkan bahwa krisis ini membutuhkan respons kolektif dari lintas sektor untuk mentransformasi sistem perumahan global. "Kita tidak boleh menerima masa depan ketika masyarakat harus menurunkan harapan terhadap apa yang semestinya mereka dapatkan dari sebuah rumah. Riset ini menunjukkan pentingnya pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bekerja sama untuk membangun sistem perumahan yang memungkinkan masyarakat menata masa depan, bukan sekadar bertahan hidup hari ini," tambah Reckford. Tantangan Perubahan Iklim dan Solusi Kebijakan Perumahan Selain faktor ekonomi, faktor eksternal seperti perubahan iklim turut mengancam ketahanan tempat tinggal. Sebanyak 30 persen responden memperkirakan cuaca ekstrem akan membuat rumah mereka semakin sulit dihuni dalam tiga tahun ke depan, sementara 18 persen mengungkapkan bahwa bangunan rumah mereka saat ini tidak memiliki perlindungan memadai dari ancaman banjir, gelombang panas, maupun suhu ekstrem. Melihat peta krisis yang semakin kompleks, Habitat for Humanity mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk merealisasikan komitmen politik melalui investasi perumahan bersubsidi dan fasilitas pembiayaan mikro yang inklusif. Sektor perbankan dan pengembang swasta juga didorong untuk menciptakan inovasi skema KPR terjangkau yang ramah bagi pekerja sektor informal dan generasi muda. Langkah ini mendesak untuk segera dieksekusi agar krisis perumahan tidak semakin dalam melumpuhkan daya beli serta kesejahteraan masyarakat secara global. BACA JUGA: https://propertiterkini.com/townhouse-sydney-highgrove-tawarkan-hunian-premium/ *** Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com dan WA Channel