KPR FLPP Sasar ASN Kementerian Kehutanan, Realisasi Rp20,1 T

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Akses pembiayaan rumah subsidi bagi pegawai pemerintah kembali diperluas. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggandeng Kementerian Kehutanan untuk menyalurkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi para aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Langkah kolaboratif ini menjadi strategi krusial untuk menjangkau kelompok pekerja sektor publik yang belum memiliki hunian pribadi, di tengah terus melambungnya harga properti dan tingginya suku bunga komersial. BACA JUGA: BP Tapera Matangkan FLPP Tenor 40 Tahun untuk Rumah Tapak dan Rusun Melalui sinergi antarlembaga ini, peluang kepemilikan hunian tak hanya terbuka untuk pegawai tetap, melainkan juga menyasar PPPK penuh waktu maupun paruh waktu yang memenuhi kriteria penerima manfaat. https://www.youtube.com/watch?v=QUjq6FSYHd4 Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengungkapkan bahwa skema KPR Sejahtera FLPP dirancang khusus sebagai solutif atas kendala biaya awal kepemilikan rumah. Program ini menawarkan kepastian finansial lewat suku bunga tetap sepanjang masa kredit serta beban uang muka yang terjangkau. "Program KPR Subsidi FLPP hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama dengan pembiayaan yang terjangkau. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh kemudahan berupa angsuran yang ringan, uang muka terjangkau, serta rumah yang layak huni," ujar Sid Herdi Kusuma saat melakukan audiensi di Jakarta. Sid menambahkan, fasilitas pembiayaan ini menawarkan masa tenor fleksibel hingga 40 tahun sesuai regulasi yang berlaku. Fasilitas tersebut diharapkan mampu mengurangi beban cicilan bulanan para pegawai sektor publik di lingkungan Kementerian Kehutanan. BACA JUGA: PPN DTP Rumah Susun Subsidi Disetujui, Harga Rusun MBR Berpeluang Lebih Terjangkau Respons Positif dan Penyaluran Nasional Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, menyambut baik langkah sosialisasi tersebut. Menurutnya, koordinasi berkelanjutan sangat dibutuhkan agar informasi pembiayaan rumah bersubsidi ini terdistribusi secara merata hingga ke unit kerja daerah. "Program KPR Subsidi FLPP menjadi salah satu peluang bagi pegawai yang belum memiliki rumah untuk mendapatkan informasi mengenai akses pembiayaan perumahan. Sinergi dan koordinasi diperlukan agar informasi program ini dapat tersampaikan kepada pegawai yang membutuhkan," kata Mahfudz. Secara nasional, penyerapan program pembiayaan hunian murah ini terus menunjukkan tren positif. Hingga akhir September 2026, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP telah menembus 161.746 unit rumah dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp20,139 triliun. BACA JUGA: https://propertiterkini.com/rumah-subsidi-flpp-kini-makin-mudah-diakses/ *** Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com dan WA Channel