Sunday, July 3, 2022

Jaga Kualitas Hunian, PUPR Segera Rilis SiPetruk

Berbagai tanggapan positif disampaikan oleh para asosiasi pengembang terkait pengembangan sistem yang sedang dilakukan oleh PPDPP tersebut.

- Advertisement -

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah salah satu syarat mutlak bagi pengembang dalam membangun hunian layak bagi masyarakat. Adanya SLF juga bertujuan untuk mempercepat proses penyediaan hunian. Dan untuk memantau sekaligus mengawasi pembangunan hunian layak tersebut, maka Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera merilis Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk).

Sistem ini terintegrasi dengan Sistem informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin mengatakan, SiPetruk ditargetkan akan diluncurkan pada akhir 2020.

Baca Juga: Alokasi Anggaran FLPP 2021 Rp19,1 Triliun, Kuota Berdasarkan Provinsi

“Aplikasi kita cuma satu, yaitu SiKasep, yang di dalamnya banyak fitur, seperti SiKumbang yang kami sediakan bagi para pengembang untuk menyediakan data huniannya, sedangkan dalam hal pengawasan kualitas kami gunakan SiPetruk. Semua aplikasi tersebut terintegrasi dalam SiKasep. Jadi ibaratkan SiKasep itu adalah rumah yang di dalamnya banyak fasilitas penunjang,” terang Arief.

Cara kerja SiPetruk adalah dengan memeriksa kelayakan hunian yang dibangun oleh para pengembang. PPDPP bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan konsep kemitraan dari Manajemen Konstruksi (MK) yang memeriksa langsung di lapangan.

Secara teknis, MK akan berkunjung ke lapangan sesuai dengan pengajuan pemeriksaan dari para pengembang perumahan yang berpedoman dari siteplan digital yang diajukan para pengembang melalui SiKumbang.

Dengan begitu, para pengembang tidak perlu lagi menyiapkan tim pengawas bangunan. Pengembang cukup memberikan notifikasi dalam aplikasi tersebut terkait rumah yang sedang dibangunnya untuk dipantau dalam jangka waktu 3 bulan.

Baca Juga: “Booming Properti” di Kota Podomoro Tenjo, Ini 4 Faktornya!

Dari pemeriksaan tersebut, MK akan memberikan laporan penilaian yang terhubung langsung secara sistem oleh PPDPP. Jika dinyatakan layak huni, maka secara otomatis daftar rumah tersebut akan muncul di SiKasep untuk dapat dijual kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Dikarenakan pemeriksaan ini bermitra dengan LPJK, para pengembang hanya tinggal memantau saja sebagai pengguna. Tidak perlu membutuhkan pelatihan khusus bagi pengembang. Kami menggunakan AI (Artificial Intelegency), jadi tim hanya melakukan pengambilan dokumentasi saja” terang Arief.

Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hunian yang dibangun telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, ketika memberikan sambutan pada Hari Perumahan Nasional 2020 pada Agustus lalu mengatakan, pemerintah menekankan relaksasi tidak untuk mengurangi kualitas hunian, sehingga perlu untuk dijaga bersama-sama agar tidak mengancam penghuninya dalam menempati rumah.

Baca Juga: Bedah Rumah di DIY, PUPR Sasar 5.000 Keluarga

Berbagai tanggapan positif disampaikan oleh para asosiasi pengembang terkait pengembangan sistem yang sedang dilakukan oleh PPDPP tersebut.

Salah satunya disampaikan oleh Moeroed, Wakil Ketua Umum Koordinator bidang Perumahan Subsidi dan Perumahan Aparatur Pemerintahan DPP Real Estate Indonesia (REI). Dia berharap, mitra kerja LPJK dapat siap melaksanakan tugasnya dan mengawasi konstruksi di berbagai wilayah tanpa adanya hambatan.

Wahyu Wardana, selaku perwakilan dari Perum Perumahan Nasional (Perumnas) memberikan komentar yang sependapat, “Inovasi yang luar biasa dari PPDPP, hal inilah yang membantu pengembang mempromosikan proyek-proyek kami di luar daerah. Kami siap mendukung semua program kerja dari PPDPP,” ujar Wardana.

Kebutuhan akan penyesuaian pemahaman perkembangan teknologi juga disadari oleh para pengembangan, seperti yang disampaikan oleh Mohamad Mustafa, Ketua DPW Gorontalo Asosiasi Pengusaha Perumahan Indonesia (Apperindo). Kata dia, para pengembang harus siap terhadap penyesuaian perkembangan teknolgi yang diterapkan oleh PPDPP.

FLPP Tembus 92,64 Persen

Database Management Control (MACO) PPDPP mencatat, per tanggal 9 Oktober 2020 pukul 14.50 WIB, jumlah masyarakat yang mendaftar SiKasep telah mencapai 238.022 pengguna.

Sebanyak 98.622 diantaranya lolos subsidi checking dan 9.438 dalam proses verifikasi oleh bank pelaksana. Adapun sebanyak 94.954 masyarakat telah memperoleh bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sedangkan realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan FLPP tahun 2020 per 9 Oktober 2020 telah mencapai Rp9,70 triliun yang didistribusikan untuk 94.954 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), atau telah mencapai 92,64 persen dari target penyaluran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp11 triliun.

Baca Juga: Rumah Sakit Santo Borromeus Segera Hadir di Summarecon Bandung

Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 9 Oktober 2020 telah mencapai Rp54,07 triliun untuk 750.556 unit rumah.

Anggaran 2021

Untuk diketahui, pada 2021 pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP sebesar Rp16,62 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni dan Rp2,5 triliun dari dana bergulir, sehingga total alokasi anggaran mencapai Rp19,1 triliun murni tanpa dana talangan, untuk 157.500 unit rumah.

Dengan alokasi dana yang jauh lebih besar tersebut, Arief mengingatkan bahwa tahun 2021 dibutuhkan akselerasi kerja dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 dan koordinasi yang selalu sinergis. Salah satunya dengan membentuk forum komunikasi antara PPDPP dengan mitra kerjanya seperti bank pelaksana maupun pengembang.

Arief menerangkan akselerasi yang dapat dilakukan pengembang adalah dengan cara menyiapkan administrasi dari sisi supply yang clear & clean dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi yang saat ini telah diterapkan 100% oleh PPDPP

Baca Juga: Pendaftar SiKasep Terus Meningkat, Mayoritas Berpenghasilan di Bawah Rp4 Juta

“Dengan menerapkan sistem otomatisasi dan AI berarti melaksanakan pekerjaan sesuai yang telah diatur, sehingga tidak akan terjadi deviasi,” terang Arief.

Lebih lanjut Arief menyampaikan dalam pengembangan teknologi informasi PPDPP saat ini, para pengembang akan diberikan peran lebih jauh untuk dapat mengakses perkembangan supply & demand dalam database PPDPP guna memastikan ketersediaan hunian yang dibangun dapat tersebar merata di berbagai wilayah sebagai dasar pengembangan hunian

“Para pengembang dapat melihatnya dari tingkat provinsi hingga kecamatan, karena yang kita bicarakan ini adalah data akurat,” pungkasnya.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

PROPERTI TV

BERITA TERBARU