PropertiTerkini.com, (TANGERANG) – Hingga Agustus 2020, realisasi Program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencapai 70 persen.
Pelaksanaan bedah rumah tidak layak huni tersebut, salah satunya dilakukan melalui Program Padat Karya Tunai Bidang Perumahan oleh Kementerian PUPR. Untuk diketahui, Program Padat Karya Tunai merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terutama pada masa pandemi Covid-19 ini.
Baca Juga: 279 Rumah di Teluk Bintuni Terima BSPS
“Kementerian PUPR siap mendukung PEN di Indonesia melalui penyaluran program padat karya tunai bedah rumah untuk masyarakat,” ujar Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, K.M Arsyad di Tangerang, Selasa (1/9/2020).
Menurutnya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan siap melaksanakan percepatan PEN guna menjaga stabilitas perekonomian secara nasional dari ancaman resesi ditengah wabah pandemi Covid-19.
Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan percepatan realisasi keuangan khususnya yang menyangkut bantuan langsung kepada masyarakat.
“Berdasarkan instruksi Menteri PUPR khusus untuk program BSPS pada akhir September sudah berjalan sampai 100 persen. Untuk itu program bedah rumah harus lebih cepat disalurkan berjalan lebih cepat agar dapat membantu perekonomian masyarakat,” terangnya.
Baca Juga: Realisasi Program Sejuta Rumah Capai 735.547 Unit
Dari data yang ada di Ditjen Perumahan, total alokasi padat karya tunai Kementerian PUPR senilai Rp 11,3 triliun. Dari angka tersebut Direktorat Jenderal Perumahan mengalokasikan sebesar Rp4,7 triliun guna mendorong Program BSPS atau bedah rumah tidak layak huni sebanyak 220.000 unit rumah di seluruh Indonesia.
Program padat karya dalam pembangunan rumah swadaya setidaknya dapat menyerap sekitar 244.170 orang tenaga kerja.
“Data per Agustus 2020 realisasi program BSPS sudah mencapai 70 persen,” tandasnya.
Lebih lanjut, Arsyad menerangkan, ada beberapa strategi yang dilakukan untuk melakukan percepatan pada tahapan persiapan program BSPS.
Pertama adalah penyusunan rencana kerja dengan target penyelesaian sesuai jadwal waktu.
Baca Juga: Strategi Paramount Land Luput Dari Kembang Kempis Terdampak Covid-19
Kedua, melakukan koordinasi kesiapan bank/pos penyalur. Ketiga, rekrutmen Koordinator Fasilitator (Korfas) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
Keempat, melaksanakan tahapan kegiatan yang dapat dilakukan secara paralel agar segera dilaksanakan, seperti sosialisasi dan verifikasi, pembentukan kelompok, survei lapangan, dan penyusunan RAB. Kelima, percepatan penyiapan dokumen pelaksanaan.
Sementara untuk tahapan pelaksanaan, juga memiliki beberapa strategi. Pertama, Kontrak Korfas dan TFL, kedua verifikasi dokumen proposal, ketiga Penetapan SK Penerima Bantuan, keempat percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, seperti melakukan proses dropping material bahan bangunan kepada penerima bantuan dalam satu tahap dan kelima adalah pelaporan.
Baca Juga: Kementerian PUPR Serah Terimakan Rumah BSPS di Kuantan Singingi
“Saat masa pendemi saat ini pekerjaan fisik untuk pelaksanaan BSPS harus tetap mengikuti protokol kesehatan seperti penggunaan masker Dan menjaga jarak untuk pekerja, dan maksimal pekerja di lapangan adalah lima orang atau mengikuti peraturan daerah setempat,” pungkasnya.
