Sunday, September 25, 2022

Ditargetkan 2.184 Rumah Tidak Layak Huni Siap Direnovasi di Kalsel

Pelaksanaan Program BSPS ini dilaksanakan di seluruh Indonesia dan tidak ada pungutan biaya sama sekali.

- Advertisement -

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan, mentargetkan sebanyak 2.184 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kalimantan Selatan (Kalsel) ke depan menjadi lebih layak huni.

Hal tersebut dilaksanakan melalui penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui metode padat karya tunai (PKT) sehingga mampu melibatkan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di daerah.

Baca Juga: Ditargetkan 2.184 Rumah Tidak Layak Huni Siap Direnovasi di Kalsel

“Kami mentargetkan penyaluran Program BSPS ini bisa membuat RTLH milik masyarakat kurang mampu menjadi lebih layak huni. Pelaksanaan Program BSPS ini dilaksanakan di seluruh Indonesia dan tidak ada pungutan biaya sama sekali,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Senin (19/9/2022).

Menurut Iwan, besaran nilai dan lokasi BSPS Tahun Anggaran 2022 terbagi menjadi tiga. Pertama, lokasi regular di luar Papua dan Papua Barat senilai Rp20 juta yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan Rp17,5 juta dan Rp 2,5 juta untuk upah kerja.

Kedua, lokasi khusus kawasan datar di perkotaan dan perdesaan di Provinsi Papua dan Papua Barat senilai Rp23,5 juta. Anggaran tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk membeli bahan bangunan Rp18,5 juta dan Rp5 juta untuk upah pekerja.

Baca Juga: Hunian Pariwisata (Homestay) di Tanjung Kelayang Belitung Disewa Mulai Rp150 Ribu

Ketiga, lokasi penyaluran BSPS di lokasi khusus kawasan pulau-pulau kecil, daerah terpencil dan pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat senilai Rp40 juta yang dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan bangunan Rp35 juta dan Rp5 juta untuk upah tukang.

“Kami berharap seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan bidang perumahan bisa ikut menyukseskan Program BSPS ini. Masyarakat sangat membutuhkan perhatian di sektor perumahan,” ujar Iwan.

Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, KM Arsyad dalam kunjungan lapangan dan seremoni pemasangan peneng BSPS di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar beberapa waktu lalu mengapresiasi keswadayaan masyarakat Kalimantan Selatan dalam melaksanakan BSPS.

Baca Juga: Begini Penampakan Kawasan Kelayan Barat, Banjarmasin Usai Ditata Ulang Kementerian PUPR

“Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat Kalsel yang sudah  berswadaya dalam memperbaiki tempat tinggalnya menjadi lebih layak dari sebelumnya. Pemerintah daerah juga bersinergi untuk menjadikan hunian tidak layak huni menjadi layak huni,” ujar Arsyad.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Hujurat di dampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan, Rudi Yunanto mengatakan, Program BSPS di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) dari pemerintah pusat.

“Penyalurannya dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pertama alokasi program BSPS dari Anggaran APBN sebanyak 150 unit dan progress kegiatan ini sudah berjalan 100 persen di lapangan,” terangnya.

Baca Juga: Rumah Subsidi Makin Nyaman Dengan Program PSU

Sedangkan tahap kedua diberikan alokasi tambahan sebanyak 2.034 unit dengan total anggaran Rp40,680 miliar yang tersebar di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Banjar 1.349 unit, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 136 unit, Kabupaten Hulu Sungai Utara 234 unit, dan Kabupaten Balangan 315 unit.

“Total jumlah BSPS di Kalimantan Selatan menjadi 2.184 unit. Kami targetkan seluruh proses pembangunan Program BSPS bisa selesai pada akhir tahun ini,” ujar Rudi.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

PROPERTI TV

BERITA TERBARU