PropertiTerkini.com, (SOLO) — Rusun Prajurit Kopassus Solo mulai dipersiapkan pemerintah sebagai solusi atas kekurangan 67 unit rumah dinas di wilayah Solo, Jawa Tengah.
Proyek ini menyasar prajurit TNI AD, khususnya anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang selama ini belum terpenuhi kebutuhan hunian dinasnya.
Baca Juga: Menteri PKP Ajak BRI Turunkan Suku Bunga Kredit Usaha PNM
Isu ini penting karena menyangkut kesejahteraan prajurit aktif yang berdampak langsung pada stabilitas sosial keluarga militer dan kesiapan tugas.
Pemerintah menilai penyediaan hunian layak merupakan bagian dari dukungan negara terhadap aparat pertahanan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa proyek tersebut telah dibahas bersama pimpinan TNI.
“Kita hari ini membicarakan persiapan untuk pembangunan rusun bagi prajurit TNI AD, khususnya Kopassus di Solo, untuk tahun ini. Ini sesuai dengan aspirasi dari beliau dan juga sudah saya diskusikan dengan Panglima TNI,” ujar Maruarar.
Pembangunan rusun akan menggunakan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan skema lanjutan melalui kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC).
Rusun Prajurit Kopassus Solo Targetkan 67 Unit Hunian
Kekurangan hunian dinas menjadi persoalan utama di internal satuan Kopassus wilayah Solo. Panglima Komando Pasukan Khusus, Djon Afriandi, menyebut kebutuhan mendesak mencapai 67 unit rumah.
Baca Juga: Paramount Enterprise Awards 2026 Spektakuler, 31 Penghargaan Perkuat Sinergi dan Optimisme 2026
“Di Solo masih ada kekurangan sekitar 67 rumah. Karena itu kami didukung untuk membangun satu tower delapan lantai agar kebutuhan prajurit bisa terpenuhi,” kata Letjen TNI Djon Afriandi.
Proyek akan difokuskan pada pembangunan satu tower rumah susun setinggi delapan lantai.
Alokasi awal yang telah disiapkan sebesar Rp13 miliar untuk pembangunan tiga lantai pertama.
Setelah itu, proyek akan dilanjutkan melalui perhitungan kebutuhan menyeluruh sebelum masuk tahap lanjutan MYC.
Selain APBN, Kementerian PKP juga akan mengarahkan dukungan dari program Tapera dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperkuat pembiayaan dan semangat gotong royong dalam penyediaan hunian layak.
Baca Juga: Premier Estate 3 Tambah Kiddy Pool, Hunian Ramah Anak Harga Rp1,3 M
Nilai Proyek dan Catatan Risiko
Nilai awal proyek tercatat Rp13 miliar untuk tiga lantai pertama. Artinya, total investasi hingga delapan lantai diperkirakan akan jauh lebih besar, tergantung hasil perhitungan lanjutan.
Risiko utama proyek terletak pada kesinambungan anggaran dalam skema MYC serta ketepatan waktu pembangunan.
Keterlambatan atau penyesuaian anggaran berpotensi mempengaruhi target pemenuhan 67 unit hunian.
Baca Juga: Menakar Arah Properti 2026: Kota Mandiri Pilihan Investasi Jangka Panjang
Namun, jika terealisasi sesuai rencana, proyek ini akan menjadi model percepatan penyediaan hunian dinas vertikal bagi aparat negara di wilayah dengan keterbatasan lahan.
***
Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com
