PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Perumahan kebanjiran, persoalan ini kembali berulang di sejumlah wilayah Jawa Barat yang memicu pertanyaan besar atas janji developer yang sejak awal memasarkan proyeknya sebagai hunian aman dan bebas banjir.
Fenomena ini tidak hanya memunculkan keluhan warga, tetapi juga memantik pernyataan keras dari Gubernur Jawa Barat, respons asosiasi pengembang, hingga penjelasan pengembang terkait mitigasi banjir dan tata kelola kawasan di tengah curah hujan ekstrem.
Baca Juga: Trauma Janji Manis Developer? Cek 7 Tips Mencari Rumah Bebas Banjir Agar Tidak Menyesal
Isu ini menjadi krusial karena menyangkut tiga hal sekaligus: keamanan hunian, kredibilitas pemasaran properti, dan konsistensi kebijakan tata ruang. Ketiganya kini diuji di lapangan.
Sorotan Gubernur Jawa Barat: Janji Aman, Warga Justru Terendam
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai banjir yang berulang di kawasan perumahan—termasuk di Bekasi dan sekitarnya—menunjukkan lemahnya perencanaan pembangunan hunian yang tidak berbasis risiko bencana.
Padahal, banyak perumahan tersebut sebelumnya dipromosikan sebagai kawasan yang nyaman dan bebas banjir.
“Yang paling prihatin adalah saat warga perumahan mengalami kebanjiran, developer yang dulu mempromosikan sebagai kawasan yang nyaman dan aman bagi hunian tidak pernah datang menemui para konsumennya,” ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya.
Baca Juga: Samera Djohor Hadirkan Damara 2, Hunian Bebas Banjir di Medan dengan Nilai Investasi Tinggi
Menurutnya, pengembang justru kerap lebih fokus mengajukan izin pembangunan baru dibandingkan bertanggung jawab terhadap dampak banjir di kawasan yang telah dihuni.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa menanggung beban penanganan banjir seorang diri.
Dedi secara terbuka mengajak para pengembang perumahan di seluruh Jawa Barat untuk turun langsung menemui warga terdampak dan mencari solusi bersama pemerintah daerah.
Bagi Pemprov Jabar, banjir di kawasan hunian bukan sekadar musibah alam, tetapi cerminan dari problem tata ruang dan akuntabilitas pembangunan.
Moratorium Perumahan di Jawa Barat: Tidak Dicabut, Justru Diperketat
Di tengah polemik tersebut, Dedi juga meluruskan informasi yang berkembang di publik terkait moratorium pembangunan perumahan.
Ia menegaskan tidak ada pencabutan moratorium oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pembangunan perumahan di wilayah rawan banjir dan longsor.
Baca Juga: Mosslife Coffee Perkuat Daya Tarik Ruko District East Karawang sebagai Destinasi Lifestyle Baru
“Mohon untuk tidak membuat berita yang hoaks. Tidak ada pencabutan moratorium dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pembangunan perumahan yang memiliki potensi longsor dan banjir,” tegasnya.
Menurut Dedi, sikap Pemprov Jabar justru semakin tegas dan berbasis analisis risiko. Pemerintah akan memetakan setiap kabupaten dan kota untuk menentukan wilayah yang aman dan tidak aman bagi pembangunan perumahan dan permukiman.
Daerah yang dinyatakan aman tetap dipersilakan untuk dikembangkan, sementara kawasan rawan bencana akan ditutup permanen dari aktivitas pembangunan.
Ia menekankan, praktik pembangunan dengan menguruk rawa, sawah, atau membabat tebing demi membuka lahan perumahan tidak akan pernah diberi izin.
“Untuk daerah yang banjir, menguruk rawa, menguruk sawah, kemudian membabat tebing, sampai kapan pun kami tidak akan mengizinkan,” ujarnya.
Penegasan ini sekaligus menutup ruang spekulasi bahwa pemerintah melonggarkan kebijakan pascabanjir.
Bagi Pemprov Jabar, moratorium adalah instrumen pengendalian tata ruang jangka panjang, bukan kebijakan populis yang bisa ditawar.
Mengapa Perumahan Kebanjiran? Ini Penjelasan Asosiasi
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah mengakui bahwa perumahan bisa saja kebanjiran meski sebelumnya diklaim bebas banjir.
Salah satu pemicunya adalah kombinasi curah hujan ekstrem dan volume air yang meluap di luar perhitungan normal.
Ia menjelaskan, sebelum pembangunan dilakukan, pengembang wajib mengantongi izin dari pemerintah daerah, termasuk rekomendasi peil banjir—penentuan ketinggian lahan agar aman dari genangan.
“Peil banjir itu dikeluarkan oleh dinas terkait. Kalau sekarang terjadi banjir, bisa saja ada kesalahan petugas atau developer, tapi curah hujan di Jawa Barat juga sedang sangat tinggi,” ujarnya.
Baca Juga: 5 Cara Menata Rumah agar Tetap Nyaman Sepanjang Musim Perayaan
Selain itu, Junaidi menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memastikan saluran drainase kota berfungsi optimal.
Tanpa integrasi antara drainase kawasan dan drainase kota, risiko genangan tetap tinggi meski perumahan telah mengikuti standar awal perizinan.
Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan banjir di perumahan bukan isu hitam-putih, melainkan persoalan sistemik yang melibatkan banyak pihak.
Respons Pengembang: Strategi Mitigasi ala Synthesis Development
Dari sisi pengembang, mereka mengklaim telah melakukan berbagai hal secara maksimal, termasuk memaparkan pendekatan mitigasi banjir yang mereka terapkan dalam setiap proyek.
Chief Marketing Officer Synthesis Development, Zaldy Wihardja menyebut, pemilihan lokasi menjadi faktor kunci. Proyek-proyek Synthesis berada di dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 30–40 meter di atas permukaan laut (MDPL).
Baca Juga: Sinar Mas Land Dukung Program Entrepreneur Indonesia–Tiongkok, Targetkan Akses Global Mulai 2026
“Selain itu, kontur tanah dan jalan existing masih dinaikkan beberapa meter untuk memberikan margin keamanan tambahan,” kata Zaldy kepada PropertiTerkini.com.
Pertimbangan utamanya, lanjutnya, adalah kenyamanan konsumen dan keberlanjutan nilai investasi kawasan. Dari sisi pengelolaan air hujan, kawasan dirancang dengan saluran internal yang terhubung ke kolam resapan.
“Limpasan air dari kolam tersebut kemudian dialirkan ke badan air alami di sekitar kawasan, seperti Setu Rabak pada proyek Anandaya, guna mengurangi beban drainase kota,” ungkapnya.
Menurut Zaldy, komitmen pascahuni juga menjadi fokus perusahaan, mulai dari pemeliharaan drainase rutin, pengelolaan sampah, perlindungan area sungai, hingga penanaman pohon penyerap air.
Menghadapi tantangan perubahan iklim, Synthesis Development juga memperkuat desain saluran air, membangun kolam retensi berkelanjutan, dan memperbanyak ruang terbuka hijau untuk menekan limpasan dan efek panas kawasan.
Baca Juga: Zumana Beach Club Bali, Destinasi Tepi Pantai Baru di Pantai Kuta
“Dari sisi struktur dan desain bangunan juga tentunya menjadi perhatian utama kami selaku pengembang. Kami mengimplementasikan standar bangunan yang kuat menahan cuaca, seperti hujan dan angin,” tegasnya.
***
Untuk berita santai yang tak kalah seru, mampir juga ke: PropertiPlus.com
