PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait siap mengusulkan agar ganjalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang disebabkan oleh masalah seperti keterlambatan pembayaran atau kredit macet bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah subsidi bisa dihapuskan. Hal itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bisa memiliki rumah bersubsidi sehingga mampu mendukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia.
“Semoga bisa ada penyelesaiannya terkait SLIK OJK dalam sektor perumahan, karena itu bukan kewenangan saya,” ujar Maruarar Sirait, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) di Ruang Rapat Loka Kretagama, Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Menurut Maruarar, dirinya menemukan banyak masukan terkait SLIK OJK ini saat turun ke lapangan di daerah-daerah. Pasalnya masalah SLIK sering menjadi kendala bagi MBR yang ingin membeli rumah subsidi dengan KPR FLPP.
Untuk meningkatkan Program 3 Juta Rumah, lanjut Maruarar, tahun depan anggaran Kementerian PKP naik 100 persen. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya juga meningkat drastis dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit dan diharapkan mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
SLIK OJK
Terkait SLIK OJK Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan lembaga terkait dan memberikan masukan agar bisa ditinjau kembali bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi.
Realisasi KPR Sejahtera FLPP Periode 1 Januari – 25 November 2025 Penyaluran KPR Sejahtera FLPP terhitung mulai 1Januari 2025 hingga 25 November 2025 telah disalurkan sebanyak 223.393 unit setara dengan Rp27,72 triliun.
Selain itu BPHTB dan PBG untuk masyarakat berperhatian rendah itu digratiskan. Kementerkan PKP juga tengah mendorong pembangunan rusun di kota-kota besar agar masyarakat bisa tinggal di kawasan perkotaan.
Kementerian PKP, menurut Maruarar, mulai membangun rumah di kota-kota bentuknya rumah susun dengan memanfaatkan aset-aset negara. Akan dibuat banyak di tahun depan, beberapa kota-kota yang besar sehingga nanti rakyat bisa tinggal di kota.
Misalnya di kota Denpasar, itu di daerah kota ada tanah yang masih ada sisa punya Kementerian Keuangan. Sudah dibangun Rusun buat ASN dan masih ada tanah sisa. “Saya minta tadi kepada Menteri Keuangan, alokasinya tentu juga harus buat masyarakat, buat MBR, masyarakat agar lebih sejahtera,” harapnya.
*** Baca berita lainnya di GoogleNews
