PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang andal, inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen ini kembali disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Lilik Retno Cahyadiningsih dalam sesi panel tematik berjudul Securing Water and Sanitation Infrastructure for Public Health and Resilience yang merupakan rangkaian acara dari International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), beberapa hari lalu.
Lilik menyoroti tantangan urbanisasi yang memicu degradasi daerah aliran sungai, peningkatan banjir perkotaan, penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah berlebih serta terbatasnya akses air bersih perpipaan.
Penguatan infrastruktur air dan sanitasi menjadi kunci dalam mendukung ketahanan kota dan kesehatan masyarakat.
Penguatan infrastruktur air dan sanitasi menjadi kunci dalam mendukung ketahanan kota dan kesehatan masyarakat.
Penyediaan air baku yang andal dan pengendalian banjir melalui perlindungan pantai serta pengelolaan air permukaan menjadi prioritas utama Ditjen SDA.
Baca Juga: 3 Langkah Cerdas Menyulap Rumah Minimalis Jadi Estetik dan Nyaman dengan Cat Berkualitas
Untuk itu, koordinasi lintas sektor menjadi sangat krusial, terutama dalam rantai penyediaan air minum, di mana air baku diolah oleh Ditjen Cipta Karya dan didistribusikan oleh PDAM.
Sebelumnya Kementerian PU melalui Ditjen SDA telah melakukan sejumlah pembangunan strategis hingga tahun 2024.
Capaian tersebut antara lain 53 bendungan selesai, pembangunan 179 embung, pembangunan irigasi baru seluas 238.410 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi 1.590.861 hektar serta pengendalian banjir dan perlindungan pantai sepanjang 864,17 km.
Sementara untuk strategi 2025–2029, Kementerian PU akan memfokuskan pada intensifikasi irigasi, modernisasi sistem irigasi dan ekstensifikasi lahan produktif baru.
Pembangunan infrastruktur SDA juga akan didorong melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.
Baca Juga: KAI Commuter Operasikan 3 KRL Baru, Kapasitas Naik 14%: Ini Jadwal Terbaru Rute Bogor dan Cikarang
Dengan pendekatan kolaboratif target pembangunan infrastruktur air yang tangguh dan inklusif diyakini dapat tercapai.
“Melalui kerja sama, pertukaran pengetahuan dan dukungan lintas sektor kita bisa membangun masa depan yang lebih berketahanan dan berkelanjutan,” kata Lilik.
***
Baca berita lainnya di GoogleNews
