PropertiTerkini.com, (TANGERANG) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Rumah Swdaya Direktorat Jenderal Perumahan melakukan evaluasi terhadap layanan Klinik Rumah Swadaya (KRS).
Hal tersebut diperlukan untuk menggali masukan dan langkah-langkah perbaikan berdasarkan kendala maupun permasalahan di lapangan agar dapat memberikan layanan bidang perumahan yang lebih baik kepada masyarakat.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Dimulainya Rekonstruksi Pascagempa Cianjur
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, K.M Arsyad saat membuka Rapat Evaluasi Layanan Klinik Rumah Swadaya (KRS) Tahun 2022 yang mengusung tema “Layanan KRS untuk Mewujudkan Rumah Layak Huni bagi Semua” di Tangerang, Rabu (7/12/2022).
Menurut Asryad, konsep awal pelaksanaan KRS adalah untuk memfasilitasi penyediaan jasa perumahan swadaya dalam rangka melakukan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya. Sedangkan konsep ruang lingkup meliputi jasa konseling bidang perumahan dan fasilitas dengan menghubungkan akses masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni secara swadaya.
“Adanya KRS ini tentunya bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat ketika mereka ingin berkonsultasi sebelum membangun atau merenovasi rumahnya. Kami ingin membangkitkan keswadayaan masyarakat dalam membangun rumah layak huni secara swadaya,” ujar Asryad.
Baca Juga: Wisata ke Bromo Tengger Semeru, Sewa Homestay Mulai 200 Ribu
Melalui kegiatan ini Kementerian PUPR ingin menggali masukan terhadap penyempurnaan KRS dalam proses memberikan layanan kepada masyarakat secara umum serta dapat diketahui oleh masyarakat luas untuk mencapai rumah layak huni. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui progres layanan, kendala dan permasalahan dalam memberikan layanan KRS serta merumuskan strategi dan rencana tindak lanjut pengembangan KRS.
“Kami berharap peserta yang hadir dapat mempunyai kesadaran kritis terhadap penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara holistik serta mampu memfasilitasi dan memotivasi masyarakat dan stakeholder dalam menangani rumah tidak layak huni di daerah,” ujar Arsyad.
Kegiatan KRS merupakan salah satu inovasi layanan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mulai tahun 2022 di empat balai perumahan sebagai bentuk pilot project, dan satu Satker Penyediaan Perumahan sebagai lokus magang mahasiswa.
Baca Juga: ASN BSSN Siap Tempati Rusun Tiga Lantai
Saat ini program KRS telah masuk pada tahap akhir pelaksanaan dan akan dilakukan evaluasi capaian kinerja KRS meliputi evaluasi dari sisi pemanfaatan aplikasi, mekanisme pelaksanaan di lapangan atau capaian target kinerja Klinik sebagaimana yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.
Pada tahun 2022 pengembangan KRS dengan melibatkan empat unit kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) yaitu BP2P Sumatera III, BP2P Kalimantan I, BP2P Jawa II, BP2P Jawa III sebagai perintis unit kerja dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bali.
“Tahun 2023 mendatang kami menargetkan pelaksanaan KRS bisa dilaksanakan di 10 Balai P2P sehingga bisa menjangkau lebih banyak masyarakat,” harap Arsyad.
