PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Rumah adalah kebutuhan utama manusia. Dalam kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini, rumah menjadi benteng perlindungan manusia, termasuk juga bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lebih dari itu, hadirnya sebuah rumah baru juga akan memicu pertumbuhan dan pemulihan ekonomi bagi masyarakat.
Menyadari pentingnya keberadaan hunian layak bagi MBR, maka salah satu cara yang dilakukan adalah pengadaan hunian berbasis komunitas agar lebih sustainable (berkelanjutan).
Baca Juga: Habitat dan Samsung Indonesia Bangun Rumah Layak di Bangka
Demikian dikatakan Susanto Samsudin, Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia dalam sambutannya pada webinar bertajuk Philanthropy Learning Forum “Pembangunan Rumah Berbasis Komunitas Sebagai Pemicu Ekonomi di Saat Pandemi COVID-19”, yang diselenggarakan oleh Habitat for Humanity Indonesia, pada Rabu (18/11/2020).
Sebagai narasumber dalam acara tersebut, antara lain Jim Kendall, Appropriate Construction Technology Senior Specialist Habitat for Humanity International – Asia Pacific; Mitha Hasti Suryani, Kasubdit Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jendral Kementrian PUPR menuturkan; dan Dhony Rahajoe, Managing Director President Office Sinar Mas Land.
Lebih lanjut Susanto menjelaskan, pengadaan rumah berbasis komunitas juga harus melibatkan masyarakat setempat, termasuk pemilik rumah tersebut. Karena dengan keterlibatan mereka, menurut dia, mereka akan mengerti cara membangun sebuah rumah.
“Mereka juga akan bisa menjaga rumah tersebut, juga mengerti cara memelihara rumah tersebut,” kata Susanto.
Baca Juga: Hingga Agustus, Realisasi Program BSPS Mencapai 70 Persen
Dalam Habitat sendiri, ketika akan membangun hunian layak bagi masyarakat, maka harus ada tandatangan kontrak, dimana ada salah satu klausul yang menyebutkan bahwa masyarakat harus terlibat, dan yang mendapatkan bantuan harus terlibat penuh.
“Tetapi itu yang bisa membuat sustain, karena mereka juga terlibat,” tegasnya.
Selama 23 tahun Habitat for Humanity Indonesia telah terlibat dalam membantu MBR menghadirkan rumah layak huni. Hingga saat ini, melalui dana CSR perusahaan maupun dari masyarakat, Habitat Indonesia telah membantu lebih dari 150 ribu kepala keluarga yang tersebar di 14 provinsi, 17 komunitas.
“Kami mendirikan rumah layak, akses air bersih, sanitasi, dan sarana prasarana untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. Per 30 September 2020, kami sudah membangun lebih dari 37 ribu rumah, 20 ribu sanitasi, dan lebih dari 20 ribu akses air bersih,” terang Susanto.
Upaya Pemerintah untuk mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat juga terus digalakkan. Salah satunya adalah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencetuskan program bantuan stimulus perumahan berbasis masyarakat atau BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
Baca Juga: Tren Pencarian Rumah di Bogor Meningkat
Mitha menuturkan pemerintah berkontribusi membantu masyarakat memperoleh akses terhadap hunian yang layak. Tahun 2024 diharapkan akses hunian layak di Indonesia dapat terpenuhi sebesar 70 persen atau sekitar 17 juta.
Selama 6 tahun menjalankan program sejak tahun 2015, kata dia, sudah ada sekitar 965.537 unit rumah layak yang telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Angka ini meningkat sebesar 241 ribu unit dari sebelumnya,” ungkap Mitha.
Program BSPS, lanjutnya, diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki rumah layak dan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.
Pacu Ekonomi Masyarakat
Pengembangan hunian juga disadari akan membawa dampak luas bagi masyarakat, terutama di sekitarnya.
Melalui Program BSPS atau bedah rumah, kata Mitha, sebanyak 30 persen dana yang dialokasikan pemerintah untuk membangun rumah tersebut, ditujukan pada belanja tenaga kerja.
“Hal ini akan menciptakan efek ganda yang memberikan kesempatan untuk memberdayakan tenaga lokal, membeli dan menggunakan materi lokal sehingga mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi,” terangnya.
Baca Juga: Ada Sarhunta, Ekonomi Masyarakat Daerah Wisata Semakin Meningkat
Jim Kendall, menambahkan, penyediaan dan pembangunan rumah bagi MBR adalah pemicu utama dalam penggerakan dan pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19. Dalam proses pembangunan setiap rumah akan muncul dampak berantai yang menumbuhkan ekonomi masyarakat.
“Aktivitas konstruksi menyerap potensi lapangan kerja serta menghidupkan industri penyediaan material lokal. Dampak berantai inilah yang harus didorong dan ditingkatkan oleh pemerintah dengan melibatkan lembaga non pemerintah dan sektor swasta sehingga ekonomi terus bergerak dan masyarakat bisa tinggal di rumah layak huni yang nyaman dan aman dari penyebaran virus Covid-19,” jelasnya.
Senada Dhony Raharjoe, mengatakan, pembangunan sebuah rumah membawa dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Dia menjabarkan, aktivitas pembangunan tersebut berdampak bagi sekitar 140 industri turunan properti, juga bagi sebanyak 300 UMKM.
“Untuk membangun sebuah rumah, selain kita membutuhkan besi, baja, paku, kita juga tentunya membutuhkan gorden jendela, kusen, tempat sabun mandi, gantungan pakaian, jemuran, dan lain sebagainya. Jadi dampaknya sangat luas. Apalagi pembangunan rumah bagi MBR, yang hampir semua materialnya adalah buatan lokal,” kata dia.
Adapun webinar ini, terlaksana atas kerja sama antara Habitat for Humanity Indonesia, Kemitraan Habitat dan Filantropi Indonesia. Kegiatan ini bertujuan, mendorong semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan lembaga donor untuk melihat potensi dan peluang dalam menggerakkan perekonomian Indonesia melalui pembangunan perumahan.
Baca Juga: Kemendes Bakal Bangun Ratusan Homestay di Mandalika
Harapannya, program yang kini dijalankan bersama dapat menjadi titik balik peningkatan ekonomi.
*** Baca berita lainnya di GoogleNews
