Friday, December 9, 2022

6 Isu Strategis Bidang Perumahan yang Patut Jadi Perhatian

Isu-isu ini sangat mempengaruhi rantai pasok penyediaan perumahan, baik dari sisi supply maupun sisi demand.

- Advertisement -

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan ada enam isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan program perumahan di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam Gelar Wicara Hari Tata Ruang Nasional 2022 di Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Menurut Iwan, dalam pelaksanaan pembangunan perumahan ini, tentunya dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak kementerian atau Lembaga seperti kolaborasi Kementerian PUPR dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, SMF dan BP Tapera.

Baca Juga: Longsoran di Jalan Nasional Cianjur-Puncak Akibat Gempa Diharapkan Terbuka Siang Ini

Semua pihak bisa berperan regulator pemerintah yaitu sejak tahapan legalitas lahan, program pembiayaan perumahan, penyelenggaraan penyediaan perumahan, penyediaan infrastruktur dasar perumahan, keandalan bangunan dan tata ruang wilayah.

Iwan menjelaskan, keenam isu strategis tersebut, pertama, terkait penyediaan lahan dimana tingginya harga tanah di perkotaan sehingga sulit dijangkau oleh MBR. Kedua, potensi pembiayaan mikro yang masih belum dimanfaatkan secara optimal dan rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap pembiayaan primer.

Ketiga adalah masih banyak perumahan yang tidak memperhatikan keterpaduan PSU dan aksesibilitas, pengembangan hunian dengan TOD juga belum optimal. Ke empat, manajemen informasi atau data dan evaluasi masih kurang akurat dan belum bisa jadi acuan dalam penyelesaian permasalahan perumahan.

Baca Juga: NavaPark Sukses Raih Greenship Neighborhood Platinum Pertama dari Green Building Council Indonesia

Isu Kelima, belum optimalnya adopsi teknologi kinerja konstruksi dan pengembangan teknologi bangunan gedung dalam mewujudkan green building dan smart living, dan ke enam adalah belum optimalnya kelembagaan perumahan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta belum kuatnya tata kelola untuk kolaboratif dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Semua isu tersebut sangat mempengaruhi rantai pasok penyediaan perumahan, baik dari sisi supply maupun sisi demand yang meliputi penyiapan tanah matang, tahapan perizinan, ketersediaan bahan bangunan yang berkualitas, margin yang memadai dalam pembangunan perumahan.

“Kami juga mendorong ketersediaan pasokan dan kemudahan akses pembiayaan primer, ketepatan kelompok sasaran pada saat penghunian dan ketersediaan jangka panjang untuk pembiayaan sekunder perumahan,” ujar Iwan.

Baca Juga: Nilai PSU Untuk 1.141 Rumah Subsidi di Sulteng Mencapai Rp6,97 Miliar

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Ir. M Hidayat, MM, Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Fitrah Nur, Ketua Umum Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LP P3I), Zulfi Syarif Koto, Ketua Majelis Tinggi Organisasi LP P3I, Andrinof A Chaniago, Perwakilan asosiasi pengembang perumahan, Perum Perumnas dan pengamat perumahan di Indonesia.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

BERITA TERBARU